Beranda > What I See > Revolusi Dari Atas

Revolusi Dari Atas

Ketika terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satu programnya adalah soal Revolusi Mental. Hal itu disebabkan adanya sistem-sistem di dalam mental kita, manusia-manusia Indonesia, yang berperilaku selayaknya orang-orang yang tidak terdidik, tidak bersosial, bahkan tidak ber-Agama.  Salah satu mental yang menjadi ciri khas sebagai manusia-manusia Indonesia adalah seperti kata Soe Hok Gie, merintih saat ditekan tetapi menindas kalau berkuasa. Ini adalah kenyataan yang terjadi, bukan hanya saat ini tetapi sejak Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan.

Saat Indonesia memerdekakan diri dari penjajah, terutama selepas masa Revolusi Fisik 1945-1949, Indonesia memasuki babak baru. Pertama adalah babak penentuan diri sendiri (selfdetermination), di mana Indonesia, sebagai negara merdeka memiliki hak untuk menentukan tujuan bangsa ini. Namun, justru di dalam masa ini, kelompok demi kelompok, golongan demi golongan, bersatu memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Politisasi tujuan bangsa yang awalnya satu terpecah belah, terfragmentasi menjadi berbagai-bagai tujuan yang dimediasi oleh kelompok atau golongan tertentu. Puncaknya adalah pembubaran Dewan Konstituante, dan Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Runtuhnya Orde Lama lewat peristiwa G30S tidak mengubah mental dari penguasa, yang perlahan-lahan menurun kepada rakyatnya, yang kemudian menjadi kebiasaan, dan kemudian membudaya, dan mengakar kuat di dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Mental seperti apa? Mental penjajah atau mental kolonial. Jika kolonialisme didefinisikan sebagai pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Ada pemindahan kesejahteraan dari pengkoloni terhadap wilayah yang dikolonisasi. Di Indonesia pun demikian bukan, ada pemindahan kesejahteraan dari rakyat kepada kroni-kroni penguasa, ada pemindahan kekuasaan, yang sebenarnya hak rakyat, kepada elit perwakilan, yang dalam tanda kutip, legislatif. Kekuasaan yang digunakan sebenarnya untuk rakyat dipakai untuk, pertama golongan, partai, dan organisasi, kemudian kedua untuk pribadi. Mental kolonial sama dengan mental proyek, di mana pertimbangan keuntungan untuk pengkolonoi lebih besar daripada keuntungan yang dikoloni. Ketika sumber daya telah habis, maka para pengkoloni akan mencari jalan baru untuk mencari keuntungan baru. Saat ini, perilaku demikian telah menjalar hingga ke akar rumput. Satu per satu pribadi pun mulai mengkolonialisasi kesejahteraan orang lain. Dan kesejahteraan bukan semuluk-muluk berukuran mata uang, tetapi pula waktu, kesehatan, pendidikan, moralitas, kebebasan beragama, privasi, hak mengemukakan pendapat, kewajiban membayar pajak, dan banyak lagi. Bagian-bagian kesejahteraan yang seharusnya menjadi milik rakyat orang-per-orang dialihkan kepada kepentingan kelompok, partai, atau organisasi.

Kedua, regenerasi tidak mengubah keadaan. Generasi muda mencontohi pengaruh yang salah dari generasi tua, dan peristiwa ini terus berputar di satu tempat dan tidak membawa kemajuan apa-apa bagi rakyat, terutama pendidikan dan moralitas. Perubahan orde dari era Soekarno ke era Soeharto tidak mengubah apa-apa selain penguasanya. Rakyat tetap dinomorduakan, dan kemudian menjadi suatu kata yang memiliki “nilai perlawanan” terhadap penguasa. Dan rakyat pun, perlahan mulai mengerti bahwa mereka ditindas, dieksploitasi sehingga muncul perlawanan-perlawanan yang ditindak oleh tindakan represif. Tiadanya keadilan di ruang pengadilan meningkatkan arti nilai perlawanan “rakyat” yang kemudian digunakan oleh pribadi-pribadi yang menanggap diri revolusioner, reformator. Orde Lama tumbang akibat melalaikan kepentingan rakyat, Orde Baru tumbang dengan alasan serupa, dan nilai “rakyat” berada titik tertinggi yang mendorong reformasi pada 1998. Apakah penggunaan rakyat tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa negara ini hadir, bukan hanya untuk rakyat tetapi orang-per-orang di dalam suatu wilayah yang menamakan diri suatu negara. Kehadiran negara adalah melindungi segenap rakyatnya dari ancaman kejahatan orang lain, termasuk dari sesama rakyat. Sehingga kita harus melihat di sini bahwa rakyat tersebut bukanlah segerombolan orang-orang banyak yang mendiami suatu wilayah. Atau dengan kata lain negara harus melindungi warga negaranya (citizen), mengambil istilah Daoed Joesoef.

Ketika tuntutan perubahan dikumandangkan oleh generasi-generasi muda, melakukan perlawanan terhadap penguasa-penguasa tua dan bermoral rendah, berhasil dan menang, menimbulkan harapan baru. Ada riak-riak perubahan di sekitar penjungkalan terhadap penguasa lalim. Sayang, setiap momentum perubahan lepas sehingga pada suatu kali saya membaca mengenai artikel di Kompas tentang mental penjajah atau mental budak masih membudaya. Rintih saat tertekan, tapi menindas saat berkuasa. Saya tidak dapat memberikan contoh di sini karena hampir setiap hari muncul berita-berita elit politik, yang dulunya adalah pemuda agen perubahan, melakukan perubahan, tampil di depan rakyatnya melanjutkan ironi yang sama. Kebijakannya sama, hanya kata-katanya berubah. Perubahan yang diharapkan hanya terjadi pada kata-kata, yang lebih manis, dengan menambahkan “rakyat” tentunya sebagai pemanis.

Ketiga, kita kehilangan momentum karena regenerasi kepemimpinan belum membuahkan hasil. Indonesia akan menyongsong dua momen di masa depan, yaitu yang paling dekat adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dilaksanakan akhir 2015, dan yang kedua adalah bonus demografi sekitar 15 tahun lagi dari saat ini. Untuk yang pertama, Indonesia sudah harus bersiap di tengah ketidakstabilan politik, gap kualitas pendidikan, dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah yang salah arah, atau yang lebih parah tidak memiliki arah. Namun untuk momen yang kedua, kita masih mempunyai waktu. Pertama untuk membuka peluang bagi para wiraswasta baru untuk tumbuh. Menggenjot UMKM lewat MEA, dan mempertahankan UMKM tetap tumbuh dan menjadi sebuah korporasi yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Karena ketika MEA berlangsung, kompetisi para pencari kerja bukan hanya sesama warga negara Indonesia tetapi juga warga ASEAN.

Kegagalan mengakibatkan bencana demografi, yang mengakibatkan perselisihan sosial, meningkatnya kriminalitas, kesenjangan ekonomi, hingga tragedi. Bukan menakut-nakuti tetapi itulah prediksi-prediksi yang akan terjadi jika Indonesia tidak cepat mengambil kembali momentum. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan lewat peningkatan kualitas guru dan penelitian. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang disia-siakan, kesejahteraannya dilupakan, dan dianggap panggilannya sebagai sarana untuk mengeksploitasi demi kepentingan pihak tertentu. Guru-guru perlu dijamin kesejahteraannya dan kualitas antara guru di satu tempat dengan di tempat lain tidak ada gap yang jauh. Sehingga, manusia-manusia dari timur tidak harus datang jauh-jauh ke Pulau Jawa untuk mengenyam pendidikan berkualitas, atau tidak perlu keluar daerah untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Dengan mendidik para generasi saat ini yang dalam 15 tahun akan menjadi satu angkatan baru di masa mendatang, mencegah terjadinya tragedi demografi. Dan ketiga, adalah pemerataan ekonomi. Tidak bisa disembunyikan jika ekonomi wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur terjadi ketimpangan yang besar. Pembangunan yang dicanangkan oleh Soekarno dan Soeharto hanya terfokus pada Pulau Jawa sehingga ketika saat-saat ekonomi Pulau Jawa mengalami kemandekan, maka tidak ada sokongan lain dari wilayah lain untuk mendorong ekonomi Indonesia. Ekonomi erat dengan ukuran kesejahteraan masa kini, ketimpangan ekonomi maka sama dengan ketimpangan kesejahteraan. Presiden Jokowi sudah memulai, atau berani melakukan investasi pembangunan di kawasan Indonesia Timur dan diharapkan menjadi salah satu solusi ketika bonus demografi datang menghampiri.

Revolusi adalah perubahan yang cepat, dan mengubah mental dengan cepat adalah sesuatu yang mustahil tanpa ada keadilan yang tiran. Di negara demokrasi, tiran adalah hal yang tabu alias tidak dibicarakan atau mustahil diterapkan secara terang-terangan. Perlu waktu, tapi tidak dalam 5 tahun. Dan jika penyakit pergantian pemimpin berarti pergantian kebijakan maka revolusi mental akan berhenti, mungkin ada kebijakan-kebijakan mental lain yang akan dibawa namun diharapkan meneruskan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Revolusi mental harus dimulai dari pemimpin, sama dengan korupsi dan kejahatan penguasa dimulai dari atas, maka sebaiknya revolusi mental dimulai dari perilaku pemimpin-pemimpin yang perlu direvolusi. Karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang mengikuti perilaku pimpinannya.

Kategori:What I See
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: