Beranda > What I See > Butuh Kerja Sama

Butuh Kerja Sama

Setiap negara, suku, dan ras sepertinya memiliki konsep mesianik, yaitu penantian akan hadirnya suatu sosok pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kesulitan menuju kepada kejayaan. Di Indonesia pun demikian, kita terus menanti sosok Ratu Adil yang digadang-gadang akan membawa Indonesia kepada kesejahteraan dan kejayaan. Ratu Adil ini akan menjadi pemimpin di negara ini yang damai dan tentram. Dari zaman Soekarno hingga saat ini, belum ada yang disebut orang-orang sebagai sosok Ratu Adil. Kita selalu menaruh harapan datangnya masa ini, entah itu kapan, sepertinya ramalan orang Jawa kuno tidak akan meleset, hanya kapan datangnya kita masih terus menanti.

Pemilihan presiden atau Pilpres yang diselenggarakan lima tahun sekali telah selesai pada saat Mahkamah Konstitusi menolak permohonan capres Prabowo-Hatta. Joko Widodo atau Jokowi terpilih bersama Jusuf Kalla untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Pilpres baru-baru ini adalah pilpres yang ketiga kalinya diselenggarakan secara langsung, atau dipilih oleh rakyat. Terakhir presiden dipilih oleh MPR pada tahun 1999, di mana Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap penyelenggaran Pilpres akan selalu diikuti harapan kepada presiden terpilih. Apa yang menjadi keburukan presiden dan pemerintahan sebelumnya harus diperbaiki oleh presiden terpilih, sedang apa yang baik biasanya diteruskan atau digantikan oleh program lain. Harapan makin lantang disampaikan ketika presiden terpilih saat ini, Jokowi, membuka masukan dari berbagai pihak untuk kebaikan pemerintahan mendatang. Salah satu contoh adalah memberi masukan siapa tokoh-tokoh yang pantas menjadi menteri, beserta kriteria-kriterianya.

Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla bukanlah orang baru di dalam pemerintahan. Keduanya pernah menjadi “produk” pilihan rakyat di dalam era 16 tahun reformasi yang telah berlalu ini. Jokowi telah dua kali terpilih menjadi walikota Solo melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada), bahkan pada keikusertaan beliau yang kedua, perolehan suaranya mencapai lebih dari 90%. Prestasi Jokowi di kota Solo yang membawa paradigma baru dalam kepemimpinan nasional dan daerah menjadi perhatian. Mengedepankan komunikasi dan sosialisasi, beliau berhasil menata kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya, membawa nama Solo lebih dikenal masyarakat Indonesia. Prestasinya tersebut membawa nama Jokowi mentereng di dunia internasional kala itu.

Belum genap usia pemerintahan periode kedua beliau di Solo, langsung dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta untuk masa 2012-2017. Bersama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, beliau kembali menjadi buah bibir di kalangan media. Jargon Jakarta Baru selama kampanye diimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakan penataan kota. Bencana banjir yang sering melanda coba dicari penyebabnya, diminimalisir, dan dilakukan penataan ulang daerah-daerah yang terkena banjir. Macet, biang kerok lain yang belum pernah punah dari Jakarta diusahakan untuk diminimalisir dampaknya. Beberapa perbaikan lain di birokrasi dilakukan untuk mengejar target Jakarta Baru yang diharapkan oleh warga Jakarta.

Jusuf Kalla, putra asli Makassar ini, selain pernah menjadi anggota DPR dalam karir kepolitikannya, pernah menduduki jabatan wakil presiden periode 2004-2009. Beliau terpilih menjadi wakil presiden lewat pemilihan langsung oleh rakyat. Periode ini adalah kali kedua beliau menjadi wakil presiden. Pengalaman beliau sebagai politisi tidak perlu diragukan. Prestasi beliau yang membawa perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat menjadi wakil presiden melalui dialog adalah salah satu benang merah mengapa beliau cocok bersanding dengan Jokowi, selain dukungan politik. Kebijakan pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia dan konversi minyak tanah ke gas juga adalah kengototan beliau pada saat menjadi wakil presiden 2004-2009. Kesimpulannya, Jokowi dan Jusuf Kalla dipilih karena prestasi beliau lebih menjanjikan ketimbang pasangan lain (dengan melihat tujuan masing-masing calon yang tulus).

Akhirnya, selesai penghitungan suara dan keputusan Mahkamah Konstitusi, saatnya harapan untuk kehidupan di negara Indonesia yang lebih baik dikumandangkan. Tim transisi dibentuk, masyarakat diikutsertakan dalam memberi kriteria menteri yang diinginkan. Masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya selama masa akhir presiden SBY dan wapres Boediono untuk memberi masukan kepada presiden terpilih Jokowi dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. Tujuannya satu, harapan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, bukan lebih buruk.

Hanya, sepanjang sejarah Indonesia, harapan rakyat belum tentu terpenuhi sesuai keinginan rakyat. Karena kebanyakan elemen bangsa tidak berperan serta dan pro-aktif dalam melaksanakan pembangunan. Pemimpin gagal menggerakkan rakyat untuk berperan serta dan pro-aktif dalam mewujudkan cita-cita bersama. Jadi jangan heran di setiap kesempatan, ada yang mengeluh ingin kembali ke masa-masa lalu yang jauh lebih nyaman.

Dalam buku Manusia Menjadi Tuhan dari Erich Fromm, menjelaskan bahwa harapan adalah suatu sikap paradoks yang dihadapi oleh manusia yang berharap. Menurutnya, harapan menggambarkan sikap manusia sesuatu yang baik terjadi pada saat sekarang, tetapi itu juga berarti satu kesiapan menerima kenyataan bahwa kebaikan tersebut tidak datang pada masa sekarang, dan mungkin akan datang pada masa mendatang. Lanjut Fromm, tidak mudah bagi manusia untuk menerima paradoks harapan ini. Harapan tanpa pengharapan bisa berakibat pada terjadinya penungguan pasif. Tujuan yang diinginkan ditangguhkan ke dalam masa depan yang masih jauh dan bisa mengikis semua kekuatan potensial.

Indonesia telah 69 tahun merdeka. Merdeka di sini berarti, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya dengan tegas 69 tahun lalu. Proklamasi tersebut adalah klimaks segala perjuangan melawan penjajahan yang telah terjadi sejak masa kolonialisasi. Selepas Proklamasi, Indonesia belum bisa bernapas dan berfokus kepada pembangunan fisik dan non-fisiknya. Masa 1945-1949, sejarah mencatat Indonesia menghadapi revolusi fisik di mana kemerdekaan Indonesia terancam kandas jika gagal memperlihatkan bahwa kita benar-benar ingin merdeka, bukan hanya kemerdekaan di Pulau Jawa melainkan seluruh kepulauan di Nusantara. Jadi tidak heran selama masa tersebut, lahirlah peristiwa-peristiwa di daerah yang bertujuan sama, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Perjuangan berdarah-darah akhirnya membuahkan hasil kemerdekaan dan kedaulatan penuh sebagai Negara Indonesia. Harapan kemerdekaan adalah menjadikan hidup orang-orang Indonesia menjadi lebih baik. Tentu saja, dasar lebih baiknya adalah tidak ada lagi pembedaan sebagai penduduk Indonesia dalam hal mengenyam pendidikan, memilih pekerjaan, persamaan di hadapan hukum, dan berbagai-bagai hak yang dilanggar selama masa kolonial.

Harapan itulah yang tumbuh, dengan melihat pemimpin-pemimpin seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir, negara ini akan menjadi lebih baik dari zaman penjajahan. Masyarakat Indonesia saat itu menerima bahwa suatu saat nanti mereka akan hidup lebih baik seperti yang diangan-angankan. Tapi yang terjadi sebaliknya, Revolusi kedua muncul pada tahun 1966 sebagai bentuk ketidakbecusan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Artinya, setelah Indonesia merdeka, perilaku jajah-menjajah pun tetap terjadi, yang berbeda hanyalah pelakunya. Tahun 1966 berakhir dengan naiknya Soeharto menjadi pemimpin berbekal Supersemar yang sampai sekarang masih kontroversi.

Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun sebelum dijungkalkan dengan cara yang sama dengan Soekarno, disingkirkan oleh rakyat, demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di mana-mana. Mei 1998 adalah akhir dari pemerintahan Soeharto yang dikenal diktator, korup, penuh teror, dan hutang luar negeri yang menumpuk. Setelah 1945-1949, 1966, kali ini 1998 rakyat Indonesia kembali memupuk harapan akan kehidupan yang lebih baik. Era reformasi dimulai dengan memperbaiki simpul-simpul demokrasi yang rusak oleh Soeharto seperti pemilihan umum tanpa diskriminasi dan rakyat bebas memilih partai yang dipilihnya tanpa intimidasi. Perbaikan lainnya di bidang pembangunan melalui desentralisasi kebijakan di mana daerah memiliki hak untuk membangun daerahnya.

Awal dari reformasi memberi guncangan politik di mana hadirnya kelompok-kelompok yang menuntut kemerdekaan di daerah, di Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), di Papua (Organisasi Papua Merdeka), dan di Timor-Timur yang menuntut referendum. Selain itu gejolak masyarakat terjadi di beberapa daerah seperti Maluku dan Poso. Belum lagi masalah terorisme yang muncul di seluruh Indonesia. Satu per satu kendala tersebut dihadapi melalui tindakan militer, diplomasi, dan dialog. Aceh dan Papua diberikan otonomi khusus, Timor-Timur memilih menjadi negara sendiri bernama Timor Leste melalui referendum. Etnis Tionghoa yang menjadi tumbal reformasi pun mendapat persamaan hak yang tidak didapatkan pada era Soeharto seperti mudah mendapatkan kartu penduduk, pengakuan agama Konghucu menjadi agama ke 6, dan hari libur nasional untuk Tahun Baru Imlek adalah beberapa upaya pemerintah mendorong stabilisasi di dalam negeri.

Langkah lain adalah penyelenggaraan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Rakyat sendiri pun dapat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi legislatif. Sistem multi partai pun membuat banyak partai berjibun ikut serta dalam pemilu yang kemudian terseleksi secara politik dan perlahan menghilang. Harapan kembali digaungkan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya.

2004-2009 mungkin adalah masa terbaik jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan politik, di mana rakyat untuk pertama kalinya memilih pemimpin secara langsung. Walaupun tindak-tanduk kebijakan pemerintah adalah sebatas pencitraan politik demi kekuasaan saat itu (melihat peristiwa kenaikan harga BBM dan kemudian diturunkan). 2009-2014 adalah puncak kebosanan masyarakat dengan elit politik. Korupsi merajalela di mana-mana, makin banyak elit politik ditangkap oleh institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintahan juga dirongrong oleh korupsi-korupsi yang terjadi, mulai dari masalah pengadaan Al-Quran dan kuota Haji hingga ke pengadaan impor sapi, kasus Century, olahraga (Hambalang, PON Riau, SEA Games Palembang), dan sebagainya. Suara-suara perubahan mulai dikumandangkan. Sempat muncul harapan untuk kembali masa Orde Baru milik Soeharto yang digaungkan salah satu partai politik.

Presiden terpilih kembali menjadi harapan bangsa Indonesia akan konsep mesianik lokal, kemunculan Ratu Adil. Setelah sebelum-sebelumnya bangsa Indonesia hanya diberikan harapan palsu mengenai cita-cita Indonesia, kali ini kembali harapan yang sama muncul. Walaupun generasi demi generasi datang silih berganti, harapannya tetap sama, menggapai cita-cita yang tertera di dalam Pembukaan UUD 1945.

Harapan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik diamanatkan kepada pemimpin ketimbang secara bersama-sama giat mempersiapkan diri untuk menerima harapan. Akibatnya, pemimpin lebih cenderung disalahkan ketimbang rakyat karena rakyat yang memilih dia, menimpakan segala tugas dan tanggungjawab pada dia, dan kembali ke kehidupan yang lama. Ujungnya adalah ada pemimpin yang hadir malah untuk menyenangkan rakyat malah berakibat fatal. Fatal dalam arti, setiap kebijakan yang diambil dan kemudian mengganggu zona nyaman rakyat dapat menyebabkan tidak stabilnya politik. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar (BBM) yang merupakan isu paling sensitif untuk menggoyang pemerintahan yang ada. Jadi jangan heran, akhir-akhir ini terjadi tolak-tolakan tanggungjawab siapa yang hendak menaikkan harga BBM, presiden terpilih kah atau presiden sekarang yang masih menjabat.

Seperti yang dijelaskan Fromm, masyarakat harus bersikap pro-aktif terhadap harapan walaupun nantinya tidak akan merasakan hasil dari harapan itu, atau dengan kata lain harapan yang berpengharapan. Harapan di sini bukanlah suatu tindakan ngarep alias mengemis-ngemis agar harapan yang diinginkan terjadi pada saat itu juga. Bagai rejeki dari langit, yang tanpa usaha tiba-tiba datang. Bahkan untuk masuk ke surga pun butuh namanya kesiapan, apalagi harapan di dunia.

Contoh paling nyata yang terjadi adalah di Jakarta. Jargon Jakarta Baru dikampanyekan oleh Jokowi-Ahok pada saat kampanye ternyata tidak siap diterima oleh semua kalangan di dalam penerapannya . Misalnya, lihat saja pedagang kaki lima yang kepala batu, atau parkir liar yang membabi buta, korupsi di birokrasi, hingga penataan saluran air dan waduk malah mengundang polemik. Bagaimana ingin bebas dari banjir tapi malah mengotori saluran air, waduk, dan sungai?

Setiap orang di Jakarta tidak menginginkan kemacetan, tetapi cara atau perilaku berkendara menyebabkan kemacetan. Parkir di sembarang tempat, berjual semaunya hingga memakan badan jalan, akhirnya kita hanya bisa mengatakan “kalo nggak macet bukan Jakarta namanya”. Jadi apa gunanya seorang calon gubernur harus teriak-teriak dalam kampanyennya mengenai Jakarta bebas macet?

Saya rasa apa yang akan dialami pemerintahan masa mendatang dapat kembali terbentur pada tembok sikap pasif setiap elemen masyarakat. Jokowi dan Jusuf Kalla sejak awal mengedepankan kampanye bertajuk Revolusi Mental. Artinya perlu ada perubahan mental dalam kehidupan, yang berarti seluruh aspek kehidupan perlu direvolusi untuk mewujudkan harapan bersama. Jokowi sudah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Bangkit. Partisipasi berarti masyakarat harus pro-aktif, bergotong royong mewujudkannya. Bukan semata-mata duduk berdiam, menjalankan kehidupan nyaman dengan gaya hidup lama sembari bermimpi “besok akan lebih baik”. Dan jika tidak terjadi “besok akan lebih baik” maka pemerintah lah yang salah.

Mengingatkan kata Fromm, bahwa tindakan pasif bisa mengikis semua kekuatan potensial. Memang tidak salah istilah “Ing ngarso sung tulodo” karena pemimpinlah yang menggerakkan yang dipimpinnya. Tetapi jangan lupakan bahwa untuk Indonesia yang lebih baik, yang sejahtera perlu tindakan pro-aktif dari setiap elemen masyarakat, tindakan “Ing madya mangun karso” dan “Tut wuri handayani” diperlukan untuk melengkapi “Ing ngarso sung tulodo”. Partisipasi rakyat Indonesia telah membawa Indonesia melewati berbagai periode waktu sejarah. Pemimpin dan elit politik jangan pula memikirkan dirinya sendiri lewat RUU Pilkada yang malah membawa kemunduran dalam berdemokrasi.

 

Kategori:What I See
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: