Beranda > Umum > Sedikit Tentang 67 Tahun Indonesia

Sedikit Tentang 67 Tahun Indonesia

14 Agustus 1945, 67 tahun lalu, Jepang secara resmi menyerah kepada pihak Sekutu dalam Perang Dunia II. Jepang yang saat itu masih berkuasa di Indonesia berjanji untuk mengembalikannya kepada pihak Sekutu. Di Indonesia sendiri, desas-desus Jepang bakal menyerah telah membahana di kalangan pemuda saat itu sehingga mereka mendorong kalangan tua untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan tua kemudian menolak desakan kalangan muda dengan dalih menolak terjadinya pertumpahan darah sehingga mereka perlu berkonsultasi dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) walaupun hal tersebut tetap ditentang oleh golongan muda karena menganggap konsultasi dengan PPKI akan membuat kemerdekaan Indonesia sebagai hadiah dari Jepang.

16 Agustus 1945, dini hari, para pemuda termasuk Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Para pemuda bertujuan meyakinkan Soekarno-Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang serta meyakinkan dwitunggal tersebut bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya.

Sepenggal cerita di atas menceritakan bagaimana kejadian yang terjadi menjelang detik-detik proklamasi RI pada 17 Agustus 1945, dan memang masih ada kisah dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana dua kelompok yang saling berbeda pandangan terhadap cara Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang sekaligus sebagai tanda bahwa Indonesia bukan jajahan lagi, baik itu jajahan Jepang ataupun jajahan Belanda atau Sekutu. Kelompok tua tidak ingin adanya lagi pertumpahan darah untuk mencapai kemerdekaan sehingga terkesan adanya sikap menunggu waktu yang tepat dari kelompok tua ini (Soekarno, Hatta, Sjahrir, dll). Kelompok pemuda, secara psikologis memiliki semangat yang berapi-api agar secepatnya para kelompok tua memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajahan, dan mereka telah siap berjuang.

Dan proklamasi kemerdekaan itu pun terjadi pada tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya Pegangsaan Timur 56 disertai pengibaran bendera Merah Putih, bendera nasional Indonesia. Upacara singkat tersebut merupakan awal sebuah perjalanan bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Dan saat ini 67 tahun sudah Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Namun, selama 67 tahun ini, belum sama sekali terasa Indonesia benar-benar merdeka secara keseluruhan, baik dari intervensi asing begitu juga dari intervensi kelompok-kelompok tertentu. Apakah Indonesia sudah siap untuk merdeka?

Tahun 1945-1949 adalah masa awal Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari tangan asing seperti Belanda (yang didukung Sekutu). Seluruh negeri bergejolak, di mana-mana terjadi pertempuran sengit dalam usaha mempertahankan Indonesia. Dan pada masa inilah, seluruh bangsa bersatu, tanpa memperhatikan suku dan etnis, mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tidak ada yang namanya mempertahankan kepentingan atas nama golongan di sini seperti yang dialami oleh para pejuang-pejuang daerah saat melawan Belanda. Masa ini Indonesia bersatu untuk itu. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Peristiwa Palagan Ambarawa 11 Desember 1945, Peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret 1946, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Margarana Bali, Serangan Umum 1 Maret 1949 di Jogjakarta, dan banyak lagi pertempuran yang terjadi di daerah-daerah. Periode ini diakhiri oleh pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia dan Belanda melalui sebuah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Inilah awal Indonesia mulai terkonsentrasi untuk urusan dalam negerinya sendiri.

Tahun 1950-1959 adalah masa di mana Indonesia mulai sibuk dengan mengatur urusan dalam negeri. Kali ini tidak ada gangguan dari penjajah-penjajah yang ingin mengklaim Indonesia sebagai negara jajahan mereka. Masa ini pula merupakan awal terbentuknya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1950, Indonesia menggunakan UUDS RI 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Masa yang dikenal dengan nama Masa Orde Lama ini tergolong tidak stabil. Ada 7 kabinet yang saling bergantian mengisi pemerintahan Indonesia pada masa itu.

Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan terakhir adalah Kabinet Djuanda (1957-1959). Pergantian kabinet dalam kurun waktu setahun itu menjadi tanda awal tidak siapnya sumber daya manusia Indonesia untuk mandiri. Munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah bukan karena mereka berniat sejak awal ingin memisahkan diri, tetapi mulai terbengkalainya perhatian pemerintah yang lebih berfokus terhadap pembangunan di kawasan tertentu saja. Belum lagi soal ideologi pemimpin bangsa yang bergesekan dengan daerah-daerah gejolak. Maka jangan kaget di era Orde Lama, ada banyak pemberontakan yang terjadi seperti DI/TII di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, kemudian APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, RMS (Republik Maluku Selatan), dan PRRI/Permesta. Belum lagi upaya Soekarno, presiden saat itu yang lebih memperdulikan tentang kekuasaan politik ketimbang bagaimana mencari cara mensejahterakan rakyatnya.

Akhir dari masa Orde Lama ditandai dengan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa parlementer dan kembali digunakannya UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Pembubaran Konstituante, lembaga negara Indonesia yang merupakan kumpulan orang-orang terpilih berdasarkan hasil Pemilu 1955 dianggap gagal dan tidak mampu menyusun konstitusi baru (UUD yang baru). Kemungkinan kegagalan Konstituante akibat tidak mampunya setiap orang di dalam Konstituante berkomunikasi politik, kemudian menciptakan sebuah pembubaran oleh presiden.

Orde Lama berakhir dengan keluarnya Dekrit Presiden satu-satunya yang pernah terjadi sejauh ini, tapi muncul sebuah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia, Demokrasi Terpimpin namanya. Apa itu Demokrasi Terpimpin? Demokrasi terpimpin disebut juga demokrasi terkelola adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi (bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang). Demokrasi model ini adalah pelecehan terhadap demokrasi nyata, karena besar kemungkinan akan dipakai sebagai bentuk pelanggengan kekuasaan pada satu individu atau suatu kelompok tertentu. Model seperti ini juga bisa disebut penjajahan secara internal.

Permainan kekuasaan untuk satu orang pun terjadi ketika Soekarno mulai digoda untuk menjadi presiden seumur hidup, dan Soekarno pun menerimanya. Dengan pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup, maka negara Indonesia saat itu tidak ubahnya dengan sebuah kerajaan besar, dan partai-partai adalah tuan-tuan tanah yang mencap pendukungnya sebagai rakyatnya sendiri dan selalu ada “udang dibalik batu” jika mengatasnamakan rakyat.

Partai Komunis Indonesia, yang semula telah ada di Indonesia dan menjadi partai terbesar penyokong presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Di sisi lain ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) lebih condong ke sisi kanan, liberal ala Amerika Serikat. Jadi ada 3 kekuatan besar di Indonesia saat itu, dengan kepentingannya masing-masing, presiden sebagai pemimpin besar revolusi, kemudian PKI sebagai partai dengan dukungan yang besar juga dekat dengan presiden, dan ABRI yang tidak terlalu suka dengan PKI tapi masih mendukung Soekarno sebagai presiden.

Demokrasi Terpimpin diakhiri dengan sebuah peristiwa tragis. Sejak krisis ekonomi merajalela, barang-barang sulit didapatkan (kata Soebandrio adalah permainan Soeharto), belum lagi korupsi di kalangan pemerintahan, dan rakyat yang ditekan oleh pemerintahan menjadi awal kejatuhan Demokrasi Terpimpin. Puncaknya adalah Peristiwa 30 September 1965 yang kelam dan menjadi sejarah gelap negara Indonesia. Terbunuhnya 6 jenderal terbaik bangsa itu di saat presiden Soekarno sedang bersiap menyerang Malaysia yang berbarengan persaingan tinggi antara PKI dan Angkatan Darat saat itu. Dan oleh karena yang menjadi korban adalah dari kalangan Angkatan Darat, maka PKI menjadi tumbal sejarah sehingga kita lebih mengenal G30S/PKI. Sampai saat ini sejarah tentang peristiwa itu masih simpang siur, ditambah dengan telah meninggalnya para saksi sejarah kejadian tersebut.

Kasus G30S/PKI ditambah dengan keadaan ekonomi politik yang kacau mengakibatkan lengsernya presiden Soekarno sekaligus pemimpin besar revolusi dan panglima tertinggi angkatan perang RI. Tahun 1966, ketika Soekarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) kepada Soeharto, adalah dasar legalitas Orde Baru telah dimulai di Indonesia. Soekarno kemudian dilengserkan melalui sidang MPRS dan menandatangani Surat Penyerahan Kekuasaan pada 20 November 1967 dan kekuasaan pun berpindah ke tangan Soeharto.

Siapa Soeharto itu? Saat Peristiwa 30 September 1965 terjadi, dia adalah seorang jenderal berpangkat Mayjen sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (PANGKOSTRAD). Ada yang pernah mengemukakan pertanyaan kenapa dia tidak menjadi korban dalam Peristiwa 30 September 1965? Soal hal itu tidak ada yang tahu mengapa. Pada 7 Maret 1967, Soeharto naik ke puncak kekuasaan dengan menjadi presiden RI ke 2. Sebenarnya, kekuasaan telah jatuh ke tangan Soeharto sejak keluarnya Supersemar oleh presiden waktu itu Soekarno. Pada masa kekuasaan Soeharto selama 32 tahun (1966-1998) disebut era Orde Baru.

Jika Soekarno memimpin Indonesia dengan karisma dan aura kepemimpinan yang begitu memikat, maka Soeharto berbeda dengan Soekarno. Soeharto memimpin dengan gaya diktator, karena kekuasaan berada di bawah kakinya. Tahun 1968, dibentuklah kabinet bernama Kabinet Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama ditambah dengan tim ahli ekonomi presiden. Tahun 1971, Soeharto mengangkat 100 anggota DPR dari kalangan Angkatan Bersenjata dan 9 kursi untuk wakil dari Provinsi Irian Barat untuk wakil partai Golkar, sesuatu yang menjadi tentangan saat ini karena mengabaikan sistem demokrasi melalui pemilihan umum.

Tahun 1978, Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu Kompas, Sinar Harapan, Pelita, Merdeka, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore. Di tahun yang sama, untuk ke 3 kalinya Soeharto dilantik menjadi presiden. Saat Soeharto pensiun dari dinas kemiliterannya, maka taringnya terhadap kekuasaan politik makin merajalela. Soeharto disebutkan bertanggungjawab atas pembantaian manusia (kira-kira ada 3 juta orang) dengan alasan sebagai musuh negara. Belum lagi kasus KKN yang merebak dikalangan birokrat-birokrat sehingga menyebabkan borok dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan terhadap kebebasan beragama pun dikeluarkan oleh Soeharto yang mungkin dianggap sebagai musuh negara. Soeharto juga sering melangkahi fungsi lembaga negara tinggi RI lainnya seperti MPR dengan melakukan penunjukkan langsung 20% anggota MPR. Kekuasaan Soeharto yang semena-mena itu perlahan mulai menyadarkan masyarakat bahwa pemimpin ini tidak lebih daripada seorang diktator.

Krisis Ekonomi 1997 menjadi anti-klimaks kekuasaan Orde Baru. Tanpa adanya program anti-krisis ekonomi yang mumpuni, Soeharto malah nyeloteh bahwa badai pasti berlalu dan meminta rakyat tetap tabah dalam menghadapi krisis moneter yang terjadi (29 November 1997). Sama seperti saat Soekarno dilengserkan olehnya, kali ini rakyat pun bergerak melalui aksi mahasiswa. Aksi yang sama terjadi pada tahun 1966 untuk menggulingkan Soekarno, bapak pendiri bangsa, kali ini bertujuan menggulingkan Soeharto, bapak pembangunan. Di tengah gejolak dalam negeri akibat krisis ekonomi, MPR malah mengukuhkan Soeharto menjadi presiden untuk ke 7 kalinya (terlama sepanjang sejarah Indonesia) pada 10 Maret 1998.

Krisis Ekonomi memang menjadi efek yang baik untuk menghancurkan kekuasaan. Gerakan massa meminta presiden ke 2 ini untuk mundur berhasil. Pada 21 Mei 1998, Soeharto berhasil lengser dari kekuasaannya dan kemudian BJ Habibie (wakil presiden pada saat itu) ditunjuk menjadi presiden ke 3 (lebih cocok sementara saya rasa) menggantikan Soeharto. Tapi kisruh tidak berhenti begitu saja, kerusuhan merajalela di mana-mana karena krisis. Toko-toko dijarah dan dibakar, orang-orang keturunan non-pribumi menjadi sasarannya khususnya etnis Tionghoa. Kejadian yang luar biasa tersebut menjadi masa transisi perpindahan sebuah era.

Tahun 1999 dilakukan Pemilu (Pemilihan Umum) ulang. Banyak partai yang ikut serta, tapi hanya beberapa yang berhak duduk di kursi MPR/DPR. Untuk Pemilu ulang ini, Indonesia harus berterimakasih terhadap presiden masa transisi yang mengawal Pemilu 1999. Sebanyak 48 partai ikut serta, di mana pemenangnya adalah PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) pimpinan Megawati Soekarnoputri (anak dari Soekarno). MPR (saat itu pemilihan presiden di tangan MPR) memilih Gus Dur sebagai presiden ke 4 dan Megawati sebagai wakil presiden.

Era pemerintah Reformasi pertama dimulai di sini. Saya menghitungnya dari sini karena BJ Habibie hanya sebagai presiden transisi walaupun dia mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa waktu 1999-2004. Gus Dur, sebagai presiden pertama era reformasi membentuk Kabinet Persatuan Nasional, yang terdiri dari koalisi partai-partai, non-partisan, dan anggota TNI. Beberapa langkah awal dilakukan dalam era ini oleh presiden adalah membubarkan Departemen Penerangan yang merupakan senjata rezim Soeharto menekan media, dan kedua adalah Departemen Sosial yang korup. Di masa kepemimpinan Gus Dur pula daerah-daerah bergejolak dengan munculnya gerakan separatis di beberapa tempat seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Hal tersebut wajar sebagai puncak luka mereka karena tidak diperhatikan pemerintah pusat selama era Orde Baru.

Di satu sisi, Gus Dur mencoba mendamaikan beberapa daerah dengan merangkul kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan damai. Aceh misalnya, Gus Dur berencana memberikan referendum kepada masyarakat Aceh namun bersifat otonomi bukan kemerdekaan seperti yang dialami Timor-Timur, selain itu pendekatan Gus Dur terhadap Aceh dilakukan dengan lembut seperti mengurangi jumlah personel militer di daerah itu (Aceh terlalu banyak terluka akibat militer). Di Papua (waktu itu namanya Irian Jaya), Gus Dur meyakinkan dan mendorong pemimpin-pemimpin di sana untuk penggunaan nama Papua. Suatu gagasan yang baik tentunya. Belum lagi pencabutan TAP MPRS no. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme. Di satu sisi, kebijakan Gus Dur merangkul Israel menimbulkan kemarahan pada umat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Tanpa komunikasi yang jelas, menyebabkan terjadinya pertentangan terhadap kebijakan ini.

Perlahan Gus Dur mulai ditentang sebagai presiden menyusul kasus Buloggate dan Bruneigate. Walaupun popularitas Gus Dur sebagai presiden masih tetap tinggi di kalangan MPR (karena rakyat masih merasa nyaman mungkin) tapi mulai membagikan tugas kepemimpinan bersama Megawati, hal yang sangat disetujui oleh MPR tapi sebenarnya memperlihatkan ketidakmampuan Gus Dur untuk bekerja sebagai presiden secara langsung. Lama kelamaan terjadi perpecahan di antara Gus Dur dan Megawati, dimulai dari keengganan Megawati menghadiri acara pengumuman reshuffle kabinet.

Pada September, Gus Dur seolah-olah mulai terlihat panik dengan situasi yang terjadi selama ini. Dimulai dari pengkritikan terhadap TNI karena membantu Laskar Jihad di Maluku dan menyatakan darurat militer di sana. Belum selesai masalah itu, Papua Barat mengibarkan bendera bintang kejora yang anehnya diizinkan oleh Gus Dur asalkan berada di bawah bendera nasional (merah putih) yang kemudian mendapatkan kritikan dari Megawati dan Akbar Tandjung. Desember 2000, bom-bom melanda gereja-gereja di seluruh Indonesia akibat serangan teroris. Para elit politik juga mulai menunjukkan kekecewaan terhadap presiden dan mulai menyusun petisi pemakzulan presiden.

Pada 2001, presiden mengeluarkan dekrit sebagai akibat dari kepanikan yang terjadi dalam lembaga negara Indonesia yang tidak saling mendukung satu sama lain. Gus Dur memang berhasil dengan merangkul etnis-etnis lain yang merasa dijadikan anak tiri dalam satu persatuan, di sisi lain Gus Dur gagal mengintegrasikan lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia (termasuk lembaga kepresidenan) untuk bekerja sama memimpin negeri. Gus Dur pada saat menjadi presiden didekati banyak elit politik, tapi saat dimakzulkan dia ditinggalkan sendiri, termasuk para pendukungnya di MPR. Dekrit Gus Dur tidak dianggap, dan DPR masih ada sampai saat ini menjadi lembaga yang korup dengan moral rendah. Jika saya pikir, seandainya Gus Dur tidak bermasalah dengan lembaga tinggi negara yang lain, dekrit presiden kala itu akan dianggap bagian dari sejarah. Begitu juga kata teman-teman saya.

23 Juli 2001, Megawati ditunjuk oleh MPR menjadi presiden ke 5 Republik Indonesia menggantikan presiden Gus Dur setelah beliau tidak populer lagi di mata MPR. Megawati juga menjadi wanita pertama Indonesia yang menjadi presiden. Beliau didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz setelah menang melalui pemilihan di MPR. Megawati adalah anak dari Bung Karno. Sama seperti Bung Karno, pidato Mega sangatlah berapi-api. Beliau melanjutkan beberapa program yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya dengan mengutamakan pluralisme dengan menggandeng tokoh-tokoh etnis non-Jawa/pribumi di kabinetnya seperti Kwik Kian Gie (Tionghoa).

Di bawah kepemimpinan Megawati, demokrasi mulai dikonsolidasikan. Pemilihan presiden langsung oleh rakyat adalah hasil usaha Megawati. Dengan ini, maka rakyat menggunakan hak mereka untuk memilih langsung pemimpin mereka, bukan sekedar wakil lagi, dalam pemilihan umum. Belum lagi proses-proses konsolidasi dengan daerah-daerah bertikai seperti Poso dan Maluku yang mulai mereda pada pemerintahan Megawati.

Megawati berhasil mengakhiri masa kekuasaannya dengan baik dengan penyelenggaran Pemilu 2004 dan pemilihan presiden langsung pada 2004 juga. Sayang dia kalah oleh mantan bawahannya Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umum presiden langsung oleh rakyat (2x lagi kalahnya). Tapi prestasi Megawati dengan memberikan rakyat hak langsung untuk memilih langsung pemimpin menjadi hal yang membanggakan.

20 Oktober 2004, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi presiden ke 6 RI dengan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Mereka mengalahkan pasangan petahana Megawati dengan calon wakil presiden Hasyim Muzadi dalam pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti sebelum-sebelumnya, SBY dihadapkan dengan persoalan yang sama yaitu KKN yang merajalela di kalangan birokrasi. Berbeda dengan masa Soeharto yang sembunyi-sembunyi, kali ini terang-terangan muncul di permukaan dan diulas oleh media dengan sejelas-jelasnya.

Prestasi SBY pada masa pemerintahan ini hanyalah ketika mulai digalakkannya pemberantasan korupsi besar-besaran pada 2 tahun terakhir (2007-2009) masa pemerintahannya (yang akhirnya menjadi nilai tambah SBY pada pemilu berikutnya) melalui KPK, lembaga pemberantasan korupsi bentukan Megawati. Sayang bencana alam menjadi tanda buruk pemerintahan SBY-JK, dimulai dari tsunami di Aceh, kemudian semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, gempa di Yogyakarta dan bencana-bencana lain di beberapa daerah.

Prestasi lain SBY adalah pereformasian birokrasi di dalam lingkup ekonomi (saat itu SBY memiliki tim menteri bidang Ekonomi yang kuat) juga pada 2-3 tahun terakhir masa pemerintahan SBY. Tapi di satu sisi kasus Century menjadi borok bagi pemerintahannya. Prestasi lain dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memenjarakan besan SBY, Aulia Pohan ke penjara karena kasus korupsi. Sayang dia bebas terlalu cepat dan ditahan untuk jangka waktu yang tidak lama pula. Kasus-kasus hukum di Indonesia pun tidak tuntas, karena pelanggaran-pelanggaran HAM berat tidak diungkap lagi seperti pembunuhan Munir, kasus orang hilang, dan sebagainya.

Pada 2009, SBY memenangkan pemilihan presiden lagi melalui 1 putaran saja (kali ini berpasangan dengan mantan gubernur BI serta menteri Ekonomi, Boediono) dan melanjutkan program-programnya yang kadang-kadang tidak terlalu populer seperti BOS atau BLT. Kasus-kasus teroris masih pula menghantui negeri ini pada pemerintahan SBY yang kedua kalinya. Saat ini, giliran kasus korupsi di berbagai instansi pemerintahan menjadi tugas paling berat. Mulai dari institusi departemen, parlemen, bahkan kepolisian harus menjadi prioritas utama pembersihan KKN untuk mencapai tujuan akhir nasional.

Perjalanan panjang Indonesia, selama 67 tahun ini. terbagi atas  5 bagian besar. Dimulai dari masa mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), Orde Lama (1949-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), Reformasi (1998-sekarang). Kalau dilihat-lihat, seperti masa kerajaan-kerajaan kuno yang terdiri atas masa-masa yang dipimpin oleh raja-raja kuno.

Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa lain, saatnya kita berjalan menentukan arah mencapai cita-cita bangsa. Janganlah kita bersungut-sungut akan hal-hal yang mengatakan “Sudahkah kita merdeka?” tapi bangunlah Indonesia dengan bertanya kepada diri kita “Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia?” 67 tahun sudah Indonesia merdeka. Jayalah negeriku, Indonesia! Dirgahayu.

Tak ada lagi rasa benci pada siapapun. Agama apapun, ras apapun dan bangsa apapun. Dan melupakan perang dan kebencian. Dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik – Soe Hok Gie.

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sendiri sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka – Bung Karno.

source: wikipedia.com

Iklan
Kategori:Umum
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: